SURABAYA – Pemilihan umum Indonesia 2024 resmi akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Pada kesempatan ini, seluruh warga Republik Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan telah mendapatkan hak suara memiliki peranan yang penting dalam Pemilu 2024, utamanya bagi para pemilih pemula.
Menanggapi hal tersebut, Fahrul Muzaqqi SIP MIP dosen Ilmu Politik FISIP UNAIR, Jumat (9/6) memberikan pendapatnya terkait peranan pemilih pemula dalam Pemilu 2024.
Baca juga:
Tony Rosyid: Partai Umat Bermanuver
|
Fahrul menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemilu. Menurutnya, pemilih pemula masih berada pada tahap awal untuk mempraktikkan demokrasi, khususnya demokrasi elektoral.
Miliki Peranan Besar
Selain itu, pemilih pemula memegang peranan yang sangat besar dalam pemilu 2024, yakni sekitar 60 hingga 70 persen adalah pemilih pemula atau pemilih kedua. Fahrul menggarisbawahi bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana niat dan kepedulian para pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Dengan begitu, pemilih pemula ke depannya akan mampu memberikan angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga:
Alex Wibisono: Gerindra dalam Turbulensi
|
Lebih lanjut, Fahrul kembali menyampaikan bahwa minat dan perhatian para pemilih pemula merupakan sesuatu yang perlu kandidat yang mencalonkan diri pada pemilu 2024 perhatikan. Para kandidat harus memutar otak untuk menarik minat dan perhatian para pemilih pemula. Yakni dengan menawarkan sesuatu yang menarik dalam hal positif.
Fahrul menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 diharapkan dapat memberikan iklim yang sehat, utamanya tidak mengarah pada praktik SARA dan diskriminasi. Hal ini tentunya membutuhkan peran serta dari pihak lain, seperti media dan institusi pendidikan.
“Politik itu memang sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Namun, ketika kita tidak peduli dengan politik, justru kita yang dipolitisi. Maka, kepedulian kita sangat menentukan jalannya demokrasi. Jangan sampai kita hanya menjadi objek politik melainkan harus menjadi subjek politik, ” ujarnya. (*)